Bengkalis - Dalam rangka mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan verifikasi lapangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis pada Jum'at (17/5/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk menilai kecocokan antara data dukung yang dipaparkan saat desk evaluasi dengan kondisi rill dilapangan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK.
Tim TPI yang dipimpin oleh Nur Sofiyah selaku pengendali teknis disambut hangat oleh Kalapas Bengkalis, Muhammad Lukman beserta jajarannya. Lukman lalu menyampaikan komitmennya untuk menjadikan Lapas Bengkalis sebagai unit kerja yang bebas dari korupsi dan memberikan layanan publik yang prima.
Verifikasi lapangan oleh TPI ini turut didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir yang diwakili oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Ibnu Rizal. Tim berkunjung ke ruang pelayanan untuk memantau kesigapan dan fasilitas layanan yang tersedia hingga blok hunian juga dipantau oleh TPI. Dalam pantauannya, tim memastikan apakah inovasi dan pelayanan Lapas Kelas IIA Bengkalis telah dirasakan manfaatnya bagi pengguna layanan. Beberapa fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia pun ikut menjadi perhatian dari Tim.
Verifikasi lapangan di Lapas Bengkalis tidak hanya sebatas observasi visual, tetapi juga melibatkan interaksi mendalam dengan berbagai pihak. Tim TPI melakukan wawancara dengan Kalapas, pegawai Lapas, dan narapidana untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang komitmen pimpinan dan jajaran dalam pembangunan ZI, kepatuhan akan SOP dan regulasi yang berlaku serta peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang ramah HAM.
"Verifikasi lapangan di Lapas Bengkalis ini merupakan salah satu langkah penting dalam proses penilaian WBK. Hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi kami dalam menentukan apakah Lapas Bengkalis layak memperoleh predikat WBK pada Tahun 2024 ini," ujar Nur Sofiyah.
"Predikat WBK dan WBBM bukan lah tujuan akhir kami. Namun bagaimana mempersembahkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, responsif serta memudahkan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena dukungan dan masukan dari masyarakat menjadi cambuk bagi kami untuk mengabdi melayani negeri lebih baik lagi," pungkas Budi Argap Situngkir pada kesempatan terpisah.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #BAS #BudiArgapSitungkir
