Jakarta – Guna mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM), Direktorat Jenderal HAM menggelar Rapat Kerja Program Pemajuan dan Penegakan HAM T.A 2024 dengan Tema Wujudkan P5HAM Yang Berdampak Menuju Indonesia Emas yang dibuka pada Senin (20/5/2024) lalu bertempat di Hotel Borobudur Jakarta.
Pelaksanaan rapat kerja ini juga diisi materi yang disampaikan oleh narasumber yang berasal dari Friedrich Nauman Stiftung for Freedom (FNF), Kementerian Koordinador Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kementerian PANRB, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada rapat kerja ini juga dilakukan diskusi dan penyusunan draft rencana aksi Tahun 2025 dan usulan Prioritas Nasional 2026.
Pada hari ketiga ini, Rabu (22/5/2024) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Budi Argap Situngkir, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik, dan Kasubbid Pemajuan HAM Jenni Manalu yang mengikuti rapat kerja ini secara langsung mendengarkan sambutan penutup dari Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra.
Rangkaian acara penutup ini diawali dengan pemaparan dari setiap komisi yang sudah dibentuk terdiri dari Komisi I hingga Komisi VI yang dilanjutkan dengan menyerahkan hasil Rapat Kinerja setiap Komisi kepada Direktur Jenderal HAM.
“Diharapkan kesepakatan dari rapat kerja dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi pusat dan daerah dalam meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang tertuang dalam perjanjian kinerja sehingga terwujud dampak yang nyata pada masyarakat dalam upaya implementasi Penghormatan, Penegakan, Pemenuhan, Perlindungan, dan Pemajuan HAM di Indonesia,” ungkap Dhahana Putra dalam sambutannya.
Dhahana menyampaikan pada rapat kerja ini terdapat agenda diskusi yang membahas isu HAM di tingkat pusat dan wilayah. Isu ini dapat dilihat dari sisi dukungan dan substansi HAM yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara pusat dan wilayah.
“Selain faktor kelembagaan, kami juga mengharapkan dukungan sumber daya manusia di bidang HAM. Kerangka SDM merupakan support system fundamental dalam rangka mewujudkan kelembagaan HAM di Pemerintah yang kuat dan kokoh dalam mendukung mandat Pemerintah dalam wujud P5HAM di Indonesia,” pungkas Dhahana Putra.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #BAS #BudiArgapSitungkir
