Pekanbaru – Sebagai upaya menjaga integritas, Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memahami hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan dan isu terkini dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI melakukan Supervisi dan Pembinaan Disiplin Pegawai dengan menyelenggarakan Rapat Sosialisasi Peningkatan Integritas, Pencegahan Benturan Kepentingan dan Flexing, Jum’at (25/8) yang diikuti secara virtual oleh seluruh pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Tak ketinggalan, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau yang diwakili Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Johan Manurung yang didampingi Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga, R. Ade Mulyati beserta JFT Analis Kepegawaian turut mengikuti kegiatan ini bertempat di ruang rapat Kakanwil.
Dengan seksama pengelola kepegawaian Kanwil Kemenkumham Riau mendengarkan paparan narasumber dari Kepala Sekretariat Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi, Guntur Kusmeiyano yang menyampaikan korelasi antara Konflik kepentingan dan korupsi. “Konflik kepentingan merupakan situasi dimana penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan kewenangan sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan tindakannya,” ujar Guntur.
Konflik kepentingan bersumber dari gratifikasi, hubungan afiliasi, kelemahan sistem organisasi, keuntungan finansial, kepentingan pribadi, kepemilikan aset dan rangkap jabatan. “Pencegahan konflik kepentingan dapat dilakukan dengan menghindari penyebab terjadinya yang didukung dengan penetapan aturan tentang hal tersebut seperti kode etik, aturan perilaku dan lain – lain,” pungkas Guntur.
“Kanwil Kemenkumham Riau selalu berkomitmen memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat yang salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas perilaku pegawai yang memiliki kepekaan sosial dan menerapkan pola hidup sederhana yang sesuai dengan arahan Presiden dan Menkumham,” ujar Johan Manurung.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #JahariSitepu #KanwilKemenkumhamRiau
