Pekanbaru – Menindaklanjuti Surat Dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia RI Nomor : HAM.1-HA.01.02-123 tanggal 24 Juli 2023 Perihal Koordinasi dan Konsultasi Dugaan Pelanggaran HAM yang dikomunikasikan dan Pemantauan Pos Pengaduan HAM, Kanwil Kemenkumham Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Fasilitasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah Tahun 2023 dengan mengambil tempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah pada Kamis (27/7).
Hadir dalam rapat ini, Kepala Kantor Wilayah Mhd. Jahari Sitepu, yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik, Kepala Bidang HAM Mex Mahdy, beserta jajarannya.
Turut hadir pula tiga orang perwakilan dari Dirjen HAM dan perwakilan dari Polda Riau, Biro Hukum Setda Provinsi Riau, Setda Kabupaten Kampar, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kampar, Perwakilan dari PT. Agritama Palma Lestari serta perwakilan dari Disnaker Provinsi Riau.
Tujuan dari kegiatan yang dimaksud untuk melakukan pembahasan permasalahan/dugaan
pelanggaran HAM guna memonitor perkembangan tindak lanjut penanganan sebagai bahan
evaluasi dan laporan pelaksanaan HAM di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.
Adapun permasalahan HAM di wilayah provinsi Riau terdapat empat laporan yang diterima dari surat pengaduan langsung dari terlapor. Untuk tiap laporan akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan.
“Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) adalah Pemberian Layanan terhadap masyarakat tentang adanya permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan. Yankomas adalah suatu kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Kementerian Hukum dan Ham yang menangani masalah Pengaduan Masyarakat terhadap Indikasi terjadinya Suatu Pelanggaran HAM,” ujar Kakanwil dalam sambutannya.
Diakhir rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Edison Manik mengungkapkan harapannya agar seluruh kasus dugaan Pelanggaran Ham di wilayah Riau dapat dikoordinasikan dan diklarifikasikan serta rekomendasi dengan menghasilkan win-win solution atas permasalahan HAM yang dihadapi. “Kami berterima kasih dengan Tim Ditjen HAM yang telah hadir dan perhatian besarnya terhadap pelanggaran HAM di Riau. Kita mengharapkan Pelanggaran HAM di Provinsi Riau ini dapat kita minimalisir,” tutup Edison.
