Pekanbaru – Sebagai wujud nyata komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dalam melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi, dilaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kamis (24/8). Pelaksanaan Penyusunan SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.
Mengambil tempat di ruang serbaguna Ismail Saleh, giat dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu. Turut hadir Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung, Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Pekanbaru, Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Ibnu Rizal, serta operator SAKIP dari seluruh Unit Pelaksana Teknis se-Riau.
Kegiatan diawali dengan laporan ketua yang dibacakan oleh Kepala Divisi Administrasi. “Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan seluruh satuan kerja memiliki landasan dan pemahaman tentang SAKIP untuk diterapkan di lingkungan kerja masing-masing sehingga nilai SAKIP dapat terus meningkat,” ungkap Johan Manurung.
Kakanwil saat membuka kegiatan memberi arahan kepada seluruh peserta supaya tidak hanya memikirkan realisasi kegiatan rutin dan serapan anggaran, tapi harus memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan hasil/kinerja nyata yang dirasakan oleh masyarakat. “Penerapan akuntabilitas pada Instansi Pemerintah dimulai dengan menerapkan proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Dengan penerapan perencanaan yang berbasis kinerja program maka kegiatan yang tidak sesuai dan tidak berdampak kepada sasaran akan tereliminasi. Dengan penerapan SAKIP akan berdampak, semakin berkurang pemborosan anggaran dan birokrasi akan semakin efektif yang mendorong efektifitas organisasi,” pesan Kakanwil.
Secara khusus, Kakanwil juga memberi pesan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis yang mengikuti kegiatan. “Pimpinan jangan duduk di meja saja, namun turut pantau pekerjaan para jajaran dan pahami betul tujuan dan sasaran kegiatan ini, sehingga Kementerian ini semakin PASTI dan Bedelau,” tambahnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh narasumber pertama yaitu Muhammad Wardani selaku Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal yang menerangkan terkait konsepsi dan teknis penilaian mandiri SAKIP, dan dilanjutkan dengan narasumber kedua yaitu Titut Sulistyaningsih selaku Auditor Madya pada Inspektorat Wilayah V.
Acara yang diagendakan berlangsung selama 2 (dua) hari ini juga diisi dengan evaluasi mandiri oleh Satuan Kerja dengan didampingi langsung oleh tim dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal serta Kanwil. Tujuan dari evaluasi ini adalah menilai dan membina instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerjanya dan mendorong instansi pemerintah menerapkan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
