Pekanbaru – Kementerian Hukum dan HAM kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2020. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto. Kemenkumham telah mendapatkan 8 kali Opini WTP dari BPK yaitu pada tahun 2011, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Pujo Harinto yang didampingi para Kepala Divisi mengikuti Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM bertempat di ruang rapat Kakanwil pada Senin (28/6). Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengingatkan seluruh jajaran Kemenkumham agar tidak segera berpuas diri dengan capaian ini serta tetap menjaga komitmen good governance selama ini. “Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang telah kooperatif dan informatif dalam proses pemeriksaan”, ucap Menkumham.
Menkumham juga menyebut akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK dengan cara melakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja dan denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan serta menyetorkannya ke kas Negara, koordinasi dan penguatan tugas antar unit-unit terkait dalam temuan, dan melakukan pendampingan dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK RI.
“Kami selalu berusaha untuk menindaklanjuti temuan – temuan yang ada agar sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI serta berusaha memitigasi temuan- temuan yang pernah ada agar tidak menjadi temuan berulang”, ujar Yasonna
