Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Riau melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menerima kunjungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kamis (08/09).
Mengambil tempat di Ruang Pokja 1 Kanwil Kemenkumham Riau, turut hadir Kepala Bidang Hukum, Dean Satria beserta jajaran yang terdiri dari Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum untuk menyambut tim dari Pemda Kabupaten Indragiri Hilir yang terdiri dari Asisten 1 Bupati dan Kepala Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Indragiri Hilir.
“Kali ini merupakan kunjungan kedua kami hadir di tempat ini. Adapun tujuan kunjungan kami kali ini adalah untuk mendiskusikan penyusunan naskah akademik terkait Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan tahap awal untuk menggali hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan Perda tersebut, juga sebagai tindak lanjut keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” ujar Juhasdi, selaku perwakilan Pemda Kabupaten Indragiri Hilir.
Naskah Akademik merupakan suatu hal yang krusial, bukan sebagai hal yang parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Dean Satria menyambut baik niat yang disampaikan oleh Pemda Kabupaten Indragiri Hilir sebab melalui rancangan peraturan tersebut akan terwujud Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. “Apabila dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama di Indragiri Hilir,” sebut Dean Satria.
