Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir pada berbagai kesempatan selalu mendorong jajarannya untuk selalu berpikir maju dan inovatif dalam bekerja.
“Kita harus berpikir maju dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan sebagai pelayan masyarakat,” ungkap Budi Argap saat membuka acara Penyusunan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) Rencana Kerja Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau Tahun Anggaran 2025, Senin (10/6/2024) bertempat di ruang serbaguna Ismail Saleh.
Lebih lanjut, Budi Argap menyampaikan kepada peserta yang terdiri dari Kepala UPT se-Pekanbaru dan operator aplikasi KRISNA bahwa sebagai langkah awal dalam mewujudkan good governance diperlukan perencanaan yang efektif dan efisien guna mencapai target yang ditetapkan serta kebutuhan dimasa mendatang.
“Penyusunan KRISNA Renja ini merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan dengan serius dan cermat sebab hal ini yang menentukan apakah yang kita kerjakan tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat. Jadi Kepala Satker harus tahu kebutuhan dan program apa yang akan dilakukan,” pungkas Budi Argap Situngkir. “Harus berpikir maju bagaimana caranya kantor tempat kita bekerja ini keren, kekinian dan tidak kuno. Makanya perlu berinovasi dalam mengusulkan kebutuhan dan program yang kreatif dan inovatif. Jangan hanya menyerahkan kepada operator !!,”
Turut didampingi Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik, Budi Argap Situngkir mengharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan ini mampu menghasilkan penyusunan Pagu yang tepat sasaran efektif dan efisien dan pada akhirnya mendapatkan nilai IKPA yang tinggi dan output serta outcame yang terukur, berhasil dan berdampak bagi masyarakat serta menghantarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang semakin BEDELAU.
“Perlu diingat bahwa tahap perencanaan merupakan faktor penting dan menentukan, namun sebaik apapun perencanaan yang telah disusun tidak akan berarti apabila tahap pelaksanaan pengendaliannya tidak berjalan dengan baik. Mari kita saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan Kemenkumham yang Berdampak,” tutup Budi Argap Situngkir.
