Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyambut kehadiran Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Pelalawan yang berkunjung dalam rangka konsultasi dan harmonisasi terkait Rancangan Perundang-undangan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2022, Selasa (23/08).
Bertempat di Ruang Pokja I Kanwil Kemenkumham Riau, Nasarudin selaku ketua pansus beserta tim yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang menyampaikan maksud dan tujuan kehadian mereka di hadapan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Achmad Brahmantyo Machmud yang didampingi oleh Kepala Bidang Hukum, Dean Satria beserta tim yang terdiri dari perancang serta analis hukum.
“Di era reformasi, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan good governance dan clean goverment dengan melakukan tata kelola yang baik secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu perlu ditetapkan pokok-pokok yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan Daerah yang efesien dan efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” sebut Nasarudin.
Merespons tujuan baik tersebut, Brahmantyo menyampaikan bahwa Kanwil Kemenkumham Riau akan selalu membuka pintu selebar-lebarnya dalam rangka pengharmonisasian peraturan daerah demi memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. “Kami dari Kanwil Kemenkumham Riau siap bersinergi dengan sebaik-baiknya dalam pembentukan produk hukum daerah. Bilamana ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan Ranperda ini nantinya, percayalah semua itu dilakukan demi kebaikan semua pihak,” ujar Plt. Kadivyankum.
