Pekanbaru – Kementerian Hukum dan HAM melalui Sekretariat Jenderal Biro Perencanaan menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi Tahun 2023 secara hybrid dan diikuti oleh seluruh Satuan Kerja di penjuru Nusantara, Selasa (8/8). Berpusat pada Aula Soepomo Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, kegiatan ini diikuti oleh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dari Ruang Rapat Kepala Divisi Administrasi secara virtual.
Johan Manurung selaku Kepala Divisi Administrasi mengikuti kegiatan ini didampingi oleh Plt. Kepala Bagian Program dan Humas Nurhayati Sitorus, Kepala Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Koko Syawaluddin Sitorus serta jajaran.
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi diawali dengan pembukaan oleh Kepala Bagian Reformasi dan Birokrasi Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Bramantyo Agung Nugroho dengan menyampaikan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemenkumham. “Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik karena di sini juga telah hadir narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan materi terkait Kebijakan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023,” sebut Bramantyo.
Selanjutnya, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB RI, Agus Uji Hantara, menyampaikan 3 tahap evaluasi reformasi birokrasi. “Diawali dengan membangun komitmen berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 14 tahun 2014, dilanjutkan dengan Mendorong Percepatan Perubahan berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 26 tahun 2020 dan kini sampai pada tahap Mewujudkan Birokrasi Berdampak berdasarkan PermenPAN Nomor 9 Tahun 2023,” paparnya.
Dengan peraturan terbaru ini, lanjut Agus, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata khususnya pada capaian pembangunan nasional. “Salah satu upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah dengan penajaman pelaksanaan evaluasi yang lebih melihat hasil dan dampak dibandingkan dengan proses. Penajaman evaluasi reformasi birokrasi diharapkan agar terjadi keselarasan antara pelaksanaan refomasi birokrasi dengan tujuan dan hasil pembangunan,” tambahnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh satuan kerja. Pada kesempatan ini Kanwil Riau beserta Unit Pelaksana Teknis di wilayah Riau dinyatakan telah melaksanakan pengisian data dukung lengkap 100%.
