Pekanbaru – Aplikasi SIPKUMHAM merupakan salah satu terobosan digital yang dilakukan Balitbangkumham untuk mendukung perlindungan Hukum dan pemajuan HAM. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat informasi utama untuk berbagai layanan informasi hasil penelitian, data dan informasi hukum dan HAM serta layanan publik yang terpublikasikan baik di media online maupun media sosial secara realtime sehingga Kemenkumham dapat beroperasi menyediakan akuntabilitas dan transparansi, termasuk partisipasi oleh individu dan pihak yang berkepentingan dalam proses pelayanan hukum, sekaligus memberikan solusi untuk keluhan yang terjadi di tangan otoritas publik. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Riau, Mex Mahdi saat memimpin rapat Pengolahan dan Analisa Data dan Informasi SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM) Bulan Agustus 2023, bertempat di ruang rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Selasa (22/8).
Rapat ini dihadiri oleh Narasumber dari Biro Hukum Setda Provinsi Riau, Nandi Triaza Novi, Pelaksana di Bidang HAM dan Pelaksana pada Divisi Administrasi. Adapun agenda rapat kali ini adalah untuk membahas data permasalahan Hukum dan HAM yang ada di Biro Hukum Setda Provinsi Riau pada bulan Agustus 2023 dimana terdapat satu permasalahan yang diterima oleh pihak Biro Hukum Setda Provinsi Riau sampai saat ini, yakni : Permasalahan Lahan di KM. 38 Desa Danau Lancang Tapung Hulu, Kampar.
“Pada Agustus 2023 ini terdapat satu permasalahan yang masuk ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau yakni permasalahan lahan di Desa Danau Lancang. Saat ini permasalahan ini sedang dalam proses fasilitasi oleh Pemprov Riau dan telah bersurat kepada Satgas Anti Mafia Tanah Provinsi Riau,” ujar Nandi Triaza Novi menjelaskan. Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkumham Riau bersama Biro Hukum Setda Provinsi Riau akan melakukan konsolidasi data dan mempelajari permasalahan ini.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #JahariSitepu #KanwilKemenkumhamRiau
