Pekanbaru -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAK Riau melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM secara aktif melakukan pengumpulan permasalahan hukum dan HAM sebagai data yang akan diolah dan dianalisa melalui Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM).
"Data dan informasi yang dikumpulkan diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan HAM dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat yang membutuhkan," sebut Nurhasanah Harahap selaku Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM saat memimpin rapat pada Jumat (12/5).
Mengambil tempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rapat digelar dalam rangka pengolahan dan analisa data informasi SIPKUMHAM bulan Mei 2023. Turut hadir Narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nandi Triaza Novi, Analis Hukum Ahli Madya Nurhayati, Analis Hukum Pertama Kristina dan Hendy serta jajaran lainnya dari Kanwil Kemenkumham Riau.
Pada rapat ini dibahas terkait permasalahan Hukum dan HAM yang ada di Biro Hukum Setda Riau dimana terdapat gugatan Barang Milik Negara yang diselesaikan dengan putusan Pengalidan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontbankelijke Verklaard).
