Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menggelar rapat kelompok kerja III Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Provinsi Riau, Kamis (1/8/2024) bertempat di ruang serbaguna Ismail Saleh. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan implementasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di tingkat daerah.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir yang turut didampingi Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik saat menerima kedatangan Direktur Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia (Yankoham) Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Faisol Ali menyampaikan bahwa Stranas BHAM merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan sekaligus menghormati hak asasi manusia. Pembentukan Gugus Tugas Daerah sangat penting untuk memastikan pelaksanaan Stranas BHAM berjalan efektif di setiap daerah.
"Stranas BHAM bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis harus berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan keberlanjutan," ujar Budi Argap.
Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai pihak, termasuk Direktorat Pelayanan Komunikasi HAM, anggota Gugus Tugas Daerah, dan pelaku usaha. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF). Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Boby Rachmat juga turut hadir sebagai pembicara pada kegiatan ini.
Dir Yankomham dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi HAM.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Edison Manik saat turut menyampaikan harapannya agar Gugus Tugas Daerah dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak. Beliau juga mengajak seluruh anggota Gugus Tugas untuk berkomitmen penuh dalam melaksanakan tugasnya.
"Dengan terbentuknya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, diharapkan pelaksanaan Stranas BHAM di Provinsi Riau dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Riau, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup," ujar Edison Manik.
FNF Indonesia sebagai mitra dalam kegiatan ini memberikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham Riau. Anung selaku perwakilan FNF Indonesia berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas bisnis dan perlindungan HAM di Provinsi Riau.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #BAS #BudiArgapSitungkir
