Jakarta – Rapat Koordinasi Pengendalian Dukungan Program Manajemen Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Mercure Harmoni Jakarta kini memasuki hari ke-3, Kamis (18/7/2024). Pada hari terakhir ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir yang turut didampingi Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung dan Kabag Program dan Humas Ibnu Rizal mendengarkan sambutan penutup yang disampaikan oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham, Y. Ambeg Paramarta yang juga bertindak sebagai Ketua Steering Committee.
Dalam sambutannya, Ambeg menekankan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan kebijakan terkait pelaksanaan reformasi birokrasi. Ia menjelaskan bahwa terdapat 15 indeks yang perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan dalam upaya mencapai target reformasi birokrasi.
"Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai peningkatan indeks reformasi birokrasi, upaya ini tidak akan berjalan optimal," tegas Ambeg.
Ambeg pun mendorong agar rekomendasi yang dihasilkan dari Rakor ini menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu, Ambeg juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap pelaksanaan rekomendasi. Ia meminta agar Kanwil Kemenkumham melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian (Bintorwasdal) secara berjenjang dan periodik.
"Teman-teman di Kantor Wilayah memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian secara berjenjang dan periodik," ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan, Ambeg juga menekankan pentingnya keberadaan helpdesk di Unit Eselon 1 sebagai media konsultasi bagi pegawai di kantor wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka.
"Contohnya, helpdesk mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), helpdesk tentang Barang Milik Negara (BMN), dan lain sebagainya," jelas Ambeg.
Rapat Koordinasi Program Dukungan Manajemen Kemenkumham Tahun 2024 ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan yang dicanangkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mendukung tercapainya reformasi birokrasi yang lebih baik.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #BAS #BudiArgapSitungkir
