Siak Sri Indrapura – Menyikapi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap terjadi di Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu bergerak cepat dan sigap memberikan penguatan tugas dan fungsi pada jajaran Keimigrasian. Pada Kamis (13/7), Kakanwil mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Siak Sri Indrapura dan menegaskan pada seluruh jajaran agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP.
Didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Siak Budi Darmawan dan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II Siak Tonggo Butarbutar, Kakanwil memulai arahan dengan menegaskan betapa pentingnya melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
“Sebagai penjaga pintu gerbang NKRI, sudah menjadi tugas kita untuk melakukan pemeriksaan keluar masuk manusia dengan teliti dan seksama. Jangan sampai ada Warga Negara Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan menjadi Tenaga kerja non prosedural,” pesan Kakanwil.
Lebih lanjut, beliau juga menegaskan agar seluruh jajaran dapat lebih waspada dalam melakukan pemeriksaan dokumen pembuatan paspor. “Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, banyak dokumen yang bisa dipalsukan. Namun, jika kita bekerja dengan teliti dan benar, hal ini dapat dihindarkan. Lakukan cek, ricek dan kroscek. Apabila ada hal-hal yang mencurigakan segera laporkan kepada atasan, agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat,” tambahnya.
Kakanwil juga menegaskan kepada jajaran untuk selalu bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dengan transparan dan prefesional. “Saya tidak mau mendengar ada aduan mengenai pungutan liar atau semacamnya. Seluruh harga pelayanan harus dicantumkan dengan transparan sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan!” serunya.
Sebagai penutup, Kakanwil berpesan agar seluruh jajaran memberikan pelayanan yang terbaik terhadap seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.
