Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengikuti secara virtual pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024 pada Rabu (28/8/2024) bertempat di ruang rapat Kakanwil. Tampak hadir, Kepala Kanwil Kemenkumham Riau Budi Argap Situngkir yang turut didampingi Kepala Divisi Administrasi Johan Manurung dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Edison Manik beserta jajaran. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kemenkumham RI, Razilu.
Dalam sambutannya, Razilu menekankan pentingnya transformasi tata kelola pelayanan bidang hukum dan HAM untuk mendukung penegakan hukum yang responsif. Beliau menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis untuk mencetak pemimpin masa depan yang mampu menjawab tantangan global dan mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.
"Peserta pelatihan ini adalah sosok-sosok terpilih yang akan menjadi ujung tombak perubahan di lingkungan kerja masing-masing," ujar Razilu. "Dengan tema 'Transformasi Tata Kelola Pelayanan Bidang Hukum dan HAM untuk Mendukung Penegakan Hukum yang Responsif', diharapkan para peserta dapat menggali potensi diri dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk memimpin perubahan."
Pelatihan yang digelar secara blended learning ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai instansi, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Polri, Kementerian Dalam Negeri, serta Lembaga Administrasi Negara. Selama kurang lebih empat bulan, para peserta akan mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran yang intensif, mulai dari sesi tatap muka hingga pembelajaran mandiri. Salah satu peserta PKN II tersebut adalah Ricky Dwi Biantoro A.Md.IP, S.H.,M.H. Kadivpas Kemenkumham Riau.
Beberapa poin penting yang menjadi fokus dalam pelatihan ini yaitu Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM yang merupakan kunci dalam memberikan pelayanan prima, Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi birokrasi, Penyederhanaan prosedur dan peraturan untuk mendukung penegakan hukum yang responsif, serta Penguatan nilai-nilai HAM dalam setiap aspek pelayanan publik. Razilu juga mengingatkan pentingnya integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik. "Kita harus selalu ingat bahwa setiap tindakan kita akan berdampak pada masyarakat," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badiklat Hukum dan HAM dengan Lembaga Diklat Daerah yang terakreditasi. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Diharapkan melalui pelatihan ini, para peserta dapat menjadi pemimpin yang inovatif, adaptif, dan berintegritas, serta mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berkelas dunia dapat tercapai.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #BAS #BudiArgapSitungkir
