Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, melalui Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan koordinasi intensif dengan Asosiasi Gabungan Perkumpulan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau dan PT. Pertamina Cabang Pekanbaru. Koordinasi ini fokus pada pelaksanaan Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA), sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu perusahaan menganalisis risiko pelanggaran HAM yang mungkin timbul dari kegiatan bisnis.
Kegiatan koordinasi yang berlangsung pada tanggal 9-10 September 2024 ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Mex Mahdy didampingi oleh Kasubbid Pemajuan HAM, Jenni Manalu beserta pelaksana pada Bidang HAM. Dari Pihak GAPKI diwakili oleh Sekretaris Utama Gapki, Maryanto bersama tim dan dari Pihak Pertamina oleh Yudhistira bersama Tim.
Kepala Bidang HAM, Mex Mahdy menjelaskan bahwa PRISMA merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan perusahaan-perusahaan di Indonesia senantiasa menghormati Hak Asasi Manusia. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai alat uji tuntas (due diligence) yang diinisiasi oleh Kemenkumham bersama masyarakat madani.
Menurut Mex Mahdy, tujuan utama dari PRISMA adalah untuk memfasilitasi semua perusahaan, baik besar maupun kecil, dalam melakukan penilaian diri (self-assessment) terkait risiko HAM dalam operasional bisnis mereka. Selain itu, PRISMA juga membantu perusahaan dalam menyusun rencana tindak lanjut untuk mengatasi risiko-risiko tersebut.
Kasubbid Pemajuan HAM, Jenni Manalu, memberikan penjelasan lebih teknis mengenai cara pengisian aplikasi PRISMA. Ia menjelaskan bahwa perusahaan perlu menyiapkan data pendukung untuk 12 indikator yang mencakup berbagai aspek, mulai dari kebijakan HAM perusahaan, kondisi kerja, hingga dampak terhadap masyarakat adat.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan GAPKI Riau dan PT. Pertamina Cabang Pekanbaru dapat segera mengimplementasikan PRISMA dalam operasional bisnis mereka. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #BAS #BudiArgapSitungkir
