Surabaya - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau menghadiri kegiatan Supervisi Pelaksanaan Anggaran DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang diselenggarakan di Surabaya yang dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, M. Aliamsyah, (11/7). Kegiatan ini untuk memberikan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran yang digunakan baik berupa RM dan PNBP terhadap pelaksanaan Anggaran DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga terdapat 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang menjadi kriteria penilaian, dimana target Tahun 2023 Realisasi Anggaran 95% dengan nilai IKPA 95. Dari 38 satker yang melaksanakan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terdapat 16 Kantor Wilayah yang sampai periode Juni 2023 capaian IKPA sebesar 100 diantaranya Kanwil Kemenkumham Riau.
Realisasi pencapaian PNBP Ditjen AHU dari Januari sampai dengan 03 Juli 2023 telah mencapai 55,97%, namun proyeksi penerimaan hingga bulan Juli - Desember masih dapat berubah dengan melihat realisasi pada bulan sebelumnya sehingga proyeksi capaian sebesar 112% masih tentatif.
“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM agar dapat melaksanakan kegiatan dengan jelas, focus, dan berorientasi pada hasil. Tentunya pengelolaan anggaran harus berdasarkan ketentuan. Jika masih ada keterlambatan dalam melaksanakan penyerapan anggaran segera lakukan percepatan belanja berdasarkan target Triwulan, hindari penumpukan pencairan dana pada akhir tahun. Dan juga adaptasi terhadap teknologi terhadap aplikasi pada pengelolaan keuangan. Selain itu pertanggungjawaban setelah kegiatan dapat segera dilakukan,”sebut Aliamsyah.
Kegiatan ini diisi dengan pemaparan materi dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kementerian Keuangan RI baik dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta KPPN yang berlangsung di Hotel Double Tree by Hilton, Surabaya, Jawa Timur selama 4 hari. Diharapkan melalui kegiatan ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen dalam meningkatkan kualitas Program Penegakan dan Pelayanan Hukum di Bidang Administrasi Hukum Umum.
