Pekanbaru - Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau terus tancap gas dalam memperkuat tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Satuan Kerja Pemasyarakatan. Berbagai langkah strategis diimplementasikan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, transparan, dan efektif, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan secara optimal.
Kali ini, Kamis (25/4/2024) Kanwil Kemenkumham Riau menggelar Penguatan Tugas dan Fungsi Keuangan dan Barang Milik Negara satuan kerja Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau bertempat di ruang serbaguna Ismail Saleh.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir melalui Kepala Bagian Umum, Nurhayati Sitorus menyampaikan bahwa upaya penguatan ini dilandasi komitmen Kanwil Kemenkumham Riau untuk mewujudkan tata kelola keuangan dan BMN yang akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan arahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
“Kanwil Kemenkumham Riau berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan dan BMN yang semakin akuntabel, transparan, dan efektif. Ini pada akhirnya akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan secara optimal, serta mewujudkan Lapas dan Rutan yang baik dan bersih,” pungkas Nurhayati Sitorus yang turut didampingi Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara, Ade Musvira.
Peserta kegiatan yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran, Operator GLP dan Operator aset mendapatkan penguatan dari Tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diketuai Robiana Surya Jatmika yang memberikan penguatan terhadap pelaksanaan anggaran dan penatausahaan BMN serta persediaan pada satuan kerja Pemasyarakatan se-Wilayah Riau.
“Penguatan ini diadakan secara berkala untuk meningkatkan kapasitas SDM di bidang Keuangan dan BMN Satuan Kerja Pemasyarakatan. Materi pelatihan mencakup pengetahuan terkini tentang regulasi keuangan dan BMN, serta best practices dalam pengelolaannya. Penerapan tata kelola keuangan dan BMN yang baik dan bersih akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi,” pungkas Nurhayati Sitorus.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #BAS #BudiArgapSitungkir
