Jakarta – Dalam rangka memenuhi usulan RKBMN satuan kerja, pembangunan pagar rumah dinas dan bangunan, rehabilitasi gedung serta memperkuat peran publikasi kehumasan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau melalui Divisi Administrasi Bagian Program dan Humas, melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Riau selasa (11/7).
Mengawali kunjungan pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, tim yang dipimpin oleh Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Sabar Tarida Uli Gultom beserta tim menyampaikan terkait usulan pembangunan pagar rumah dinas, rehabilitasi Gedung kanwil dan rumah dinas kantor Kanwil Riau yang menjadi prioritas dalam perbaikan, serta dalam kesempatan kali ini tim kantor wilayah menyampaikan mengenai permohonan usulan buka blokir Automatic Adjustment (AA) tahun 2023 untuk UPT Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai.
Disambut Hangat oleh Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara menyebutkan semua usulan belanja modal harus sesuai dengan RKBMN yang diajukan 2 tahun sebelumnya. Pengusulan ini harus disertai dengan data dukung yang dibutuhkan sesuai dengan belanja modal yang di ajukan. Dan untuk pembukaan blokir AA UPT Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai sedang dalam proses penelaahan oleh Tim Biro Perencanaan, Biro Barang Milik Negara dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI
“pembangunan pagar dan Rehabilitasi ini merupakan kebutuhan mendesak sebagai bentuk pengamanan aset. Hal ini efek dari pencurian yang pernah terjadi di rumah dinas kami. Ada beberapa aset yang rawan sekali hilang. Oleh karenanya di perlukan pengamanan secara menyeluruh sehingga tidak terjadi secara berulang kasus yang sama, untuk usulan revisi RKBMN UPT Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai TA 2023 dalam proses penelaahan oleh Biro BMN” Sebut Johan Manurung
Koordinasi dilanjutkan menuju Kepala Bagian Program dan Anggaran Biro Perencanaan, Febri Mujiono yang secara detail menyebutkan usulan buka blokir AA UPT Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai harus memenuhi data dukung yang dibutuhkan dalam usulan tersebut.
Kesempatan yang sama, Kepala Divisi Administrasi membawakan skema usulan perluasan bangunan Kantor Wilayah Riau dengan luas 589 m2 kepada Kabag Program dan Anggaran.
“Data dukung yang telah disusun oleh tim kantor wilayah untuk usulan pembangunan pagar rumah dinas dan rehabilitasi gedung kantor serta rumah dinas Kantor Wilayah Riau Tahun Anggaran 2024 siap ditelaah oleh tim Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal” terang Sabar Tarida.
Selanjutnya Tim dari Kantor Wilayah melakukan koordinasi ke bagian Pusdatin Sekjen terkait pelaksaan publikasi kehumasan melalui kanal website. Gencarnya serangan siber oleh pihak yang tidak bertanggungjawab mengharuskan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diharapkan dapat meningkatkan keamanan pada sistem elektroniknya, sebagai upaya pencegahan dari aksi peretasan. Tetap selalu lakukan koordinasi dengan pihak pusdatin demi kelancaran dan keamanan jaringan. Selain membahas website sebagai kanal penyebaran informasi, Tim kanwil juga melakukan komunikasi dua arah terkait kegiatan spbe dan inventarisasi aplikasi.
#KemenkumhamRI #KanwilKemenkumhamRiau
#KumhamRiau
#JahariSitepu
