Pekanbaru – Usai mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait laporan kinerja lembaga-lembaga Negara dan pidato kenegaraan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang dikomando oleh Kepala Divisi Administrasi, Achmad Brahmantyo Machmud, lanjut menyimak pidato Presiden RI pada penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya, Selasa (16/08) bertempat di ruang serbaguna Ismail Saleh.
Pada pidatonya Jokowi menegaskan arsitektur APBN tahun 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme dan mendorong pencapaian target pembangunan namun tetap dengan penuh kewaspadaan dan kehati-hatian yang tinggi. Defisit APBN 2023 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
Menurut Jokowi, rancangan APBN 2023 merupakan APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan, sehingga arsitektur pembiayaan fiskal pada tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh pondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan yang akan terjadi pada saat ini atau pun yang akan datang. "Maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung 'Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'," ujar Jokowi.
Setidaknya, menurut Jokowi, APBN 2023 akan difokuskan pada lima poin utama. “Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan. Hal itu sejalan dengan akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial,” terang Jokowi.
Selanjutnya, sebagai poin yang kedua akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan inftastruktur pendukung di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi.
“Ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhaan regulasi dan yang keempat adalah pelaksanaan revitalisasi industri, dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor,” tambah Jokowi lantas menambahkan poin kelima yaitu, mendorong pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau.
"Konsolidasi dan reformasi fiskal harus terus dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan terukur. Dimulai dari penguatan sisi pendapatan negara, perbaikan sisi belanja, dan pengelolaan pembiayaan yang hati-hati," pungkas Jokowi. #KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #KanwilKumhamRiau #KAnwilKemenkumhamRiau #RiauBedelau
