Pekanbaru - Sehubungan dengan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, Peraturan Presiden No.53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021-2025 dan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kanwil Kemenkumham Riau menggelar Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM, Aksi HAM B04, dan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Riau pada Jum’at (22/03/2024).
Mengambil tempat di Ruang Pokja I Kanwil Kemenkumham Riau, Rapat ini diikuti oleh masing-masing perwakilan 2 (dua) orang Pejabat/Pegawai di Bagian Hukum dari 12 kabupaten/kota Provinsi Riau. Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir yang diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Mex Mahdi dan turut didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia Jenni Manalu dan jajaran dari sub bidang Pemajuan HAM serta turut dihadiri oleh Narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau Nandi Triaza Novi.
Adapun pada rapat kali ini membahas pengumpulan data dukung Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM), Aksi HAM B04, dan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2024 pada Pemerintah Daerah di Provinsi Riau. Pelaporan capaian Aksi HAM B04 Tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 28 April 2024 sampai dengan 5 Mei 2024 melalui sistem Aplikasi Pelaporan Aksi HAM (SAPAHAM), https://sapaham.kemenkumham.go.id/loginsapaham.
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir mengatakan agar semua pihak dapat berkoordinasi dengan baik dan peserta rapat dapat aktif serta berkontribusi dalam diskusi. "Untuk mencapai tujuan bersama, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi masyarakat sipil. Saya yakin dengan kerjasama dan koordinasi yang baik, kita dapat mewujudkan Provinsi Riau yang Peduli HAM," ujar Budi Argap. "Saya berharap rapat koordinasi ini dapat menghasilkan solusi dan langkah-langkah konkrit dalam rangka mewujudkan KKP HAM, Aksi HAM B04, dan P2HAM di Provinsi Riau. Saya juga berharap agar seluruh peserta rapat dapat aktif dan berkontribusi dalam diskusi," tutup Budi Argap. Kepala Bidang HAM, Mex Mahdi dalam sesi akhir rapat menanyakan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh bagian hukum masing-masing daerah dalam pengumpulan data dukung. Mex Mahdi juga berharap agar bagian hukum masing-masing daerah mempercepat proses pengumpulan data dukung. “Semoga dalam waktu dekat, Pemerintah Daerah sudah menunjuk OPD untuk menjadi perwakilan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM)” tutup Mex. Rapat ditutup dengan sesi Foto Bersama.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #BAS #BudiArgapSitungkir
