Pekanbaru - Bertempat di ruang Rapat Sekda Kabupaten Indragiri Hulu, Kanwil Kemenkumham Riau mengadakan rapat Perumusan Rekomendasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Berbasis HAM di Wilayah Tahun 2024 pada Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (22/08/2024).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir yang dalam hal ini diwakili Kepala Bidang HAM Mex Mahdy, didampingi Kasubbid Pemajuan HAM Jenni Manalu, Perancang Madya Jorawati Simarmata beserta Pelaksana Bidang HAM melakukan rapat Perumusan Rekomendasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan turut hadir sekaligus membuka kegiatan rapat ini Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Indragiri Hulu, H.Syahrudin, didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Indragiri Hulu, Tri Joni beserta Pelaksana Bagian Hukum dan sebagai Narasumber dari Pemrakarsa Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Andrey Arzil beserta staf.
Dari Dinas Perkakim yang diwakili Kabid Kawasan Permukiman sebagai Narasumber menyampaikan bahwa pembahasan yang menjadi pedoman penyusunan perda yaitu Pedoman Penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP 2024) KPK-Kemendagri-BPKP yang latar belakangnya Area Pedoman Barang Milik Daerah dan Permendagri No.9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah. Tujuan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilingkungan perumahan dan permukiman. Sedangkan prinsip penyerahan prasaranan, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan Ketertiban, Akuntabilitas, Kepastian Hukum, Keberpihakan dan Keberlanjutan.
Kepala Bidang HAM, Mex Mahdy menyampaikan bahwa keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yaitu membantu Pemerintah Daerah dalam Perumusan Rekomendasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Berperspektif HAM, untuk itu diperlukan sinergitas dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
Perancang Madya, Jorawati Simarmata menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. “Yang ditinjau dari sisi muatan HAM yaitu pada Pasal 5 yang mana mengakomodir Hak atas Tempat tinggal yang Layak yang belum diakomodir yaitu Pendidikan dan Layanam Darurat karena bersinggungan dengan Permenkumham No 16 Tahun 2024, semoga ini bisa menjadi atensi kedepannya jika ada sanggahan,” ujar Jorawati.
Kasubbid Pemajuan HAM, Jenni Manalu juga menyampaikan bahwa bukti pentingnya Produk Hukum yang Berperspektif HAM ini sebagai salah satu penunjang dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM bagi OPD yang memiliki Pelayanan bersarkan Surat dari Ditjen Otda tertanggal 04 Januari 2024. “Serta kami juga berharap, dengan adanya rapat ini, kita dapat menghasilkan peraturan yang memuat dari sisi HAM dan yang dapat diterapkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu khususnya bagi kaum Rentan/Disabilitas,” ujar Jenni Manalu. Rapat berjalan dengan baik dan lancar.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #BAS #BudiArgapSitungkir
