Jakarta – Dipenghujung akhir Tahun 2022 ini, Kementerian Hukum dan HAM RI kembali menggelar Refleksi Akhir Tahun 2022. Refleksi Akhir Tahun ini merupakan bagian dari proses akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dengan melakukan refleksi maka kita dapat melihat kembali pengalaman dan upaya – upaya yang telah dilakukan sehingga kita bisa melihat baik dan buruknya, sukses atau tidaknya demi kinerja yang lebih baik lagi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu turut mengikuti secara langsung kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2022 Kementerian Hukum dan HAM RI yang dilaksanakan bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), Kamis (15/12).
“Puji Tuhan Kemenkumham berhasil menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan Kemenkumham, sehingga yang terdampak Covid-19 berada dibawah 1 persen pada tahun 2022 ini,” ujar Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly mengawali sambutannya.
salah satu keterlibatan Kemenkumham dalam event besar di tahun ini adalah Presidensi G20, yaitu sebuah forum internasional yang merupakan wahana kolaborasi antarnegara untuk bersama merumuskan rekomendasi kebijakan yang menyediakan alternatif dalam menghadapi berbagai tantangan dan polemik ekonomi dunia. Tujuannya adalah untuk dapat pulih secara berkelanjutan, dan inklusif di tengah krisis global pascapandemi
Kemudian, pencapaian terbesar Kemenkumham di bidang pembentukan regulasi adalah dengan disahkannya Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa 6 Desember 2022.
“Sebagaimana kita ketahui, KUHP adalah UU paling lama yang berlaku di negeri ini, yaitu sejak tahun 1918. Ada banyak persoalan di dalamnya yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi dan dinamika yang ada saat ini. Proses pembaharuan dan pengubahan (revisi) telah lama dilakukan, sejak 59 tahun yang lalu, mulai tahun 1963 hingga saat ini. Seluruh tahapan dilakukan secara cermat, penuh kehatihatian, transparan, partisipatif, melibatkan banyak pemangku kepentingan dan telah mengadopsi berbagai gagasan dari publik” ujar Yasonna lebih lanjut.
Kemudian dibidang pembinaan Pemasyarakatan, Yasonna menyampaikan sebanyak 7.639 Klien Pemasyarakatan sudah dapat bekerja, pelatihan kerja produksi bagi 12.198 Narapidana, 11.521 diantaranya telah mendapatkan sertifikat serta pendampingan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum sebanyak 1.870 anak.
Capaian dalam bidang kekayaan intelektual lainnya adalah dengan diluncurkannya berbagai inovasi revolusioner layanan publik, berupa POP HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta), POP Merek (Persetujuan Otomatis Perpanjangan Merek), POP Petikan Merek (Persetujuan Otomatis Permohonan Petikan Merek, POP Lisensi Merek (Persetujuan Otomatis Pencatatan Lisensi Merek), IP Marketplace, Aplikasi dan Pusat Data Nasional KIK Terintegrasi dgn K/L, dan Pusat Data Lagu dan/Musik (PDLM).
Diakhir kegiatan, Kemenkumham melaunching pakaian dinas terbaru yang akan digunakan mulai Tahun 2023. Pakaian dinas terbaru ini telah diatur dalam Permenkumham Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas ASN di lingkungan Kemenkumham.
Sementara itu, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau juga mengikuti Refleksi Akhir Tahun 2022 ini secara daring bertempat di ruang serbaguna Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham Riau. Tampak hadir Kepala Divisi Administrasi sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Achmad Brahmantyo Machmud dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Mulyadi beserta pejabat struktural dan ASN Kanwil Kemenkumham Riau.
#KemenkumhamRI #KanwilKemenkumhamRiau #KanwilKumhamRiau #KepalaKanwilKumhamRiau #RiauBedelau #JahariSitepu
