Selat Panjang -- Menindaklanjuti arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu dalam hal pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta mendorong percepatan penyerapan anggaran dan menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, tim Program dan Humas melakukan monitoring dan evaluasi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang, Senin (29/5).
Sabar Tarida Uli Gultom selaku Kepala Bagian Program dan Humas didampingi oleh Ibnu Rizal selaku Kepala Subbagian Program dan Pelaporan beserta tim mendapatkan sambutan hangat oleh Syaiful selaku Ketua Pembangunan ZI dan jajaran yang berkumpul pada Ruang Rapat Kanim Selat Panjang.
Diawali dengan pembahasan terkait pembangunan Zona Integritas, tim dari Kanwil menyampaikan bahwa meski belum bisa diusulkan menjadi satuan kerja menuju WBK, satuan kerja wajib memenuhi data dukung setiap periode waktu yang ditentukan. "Seluruh hasil penilaian telah kami tuangkan dalam Berita Acara agar dapat memperhatikan kembali catatan yang perlu dibenahi," sebut Sabar Tarida sembari membuka lembar kerja Kanim Selat Panjang yang tertuang di dalam aplikasi erb.kemenkumham.go.id.
Lebih lanjut, Sabar Tarida juga mengingatkan untuk membuat laporan sesuai dengan tata naskah dinas dan bekerja sama dengan tim secara solid sebab pemenuhan data dukung merupakan tanggungjawab bersama.
Pada kesempatan ini dibahas pula terkait penggunaan aplikasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta kehumasan pada Kanim Selat Panjang. "Menghadapi masyarakat yang semakin dinamis dan canggih dengan penggunaan teknologi, penting untuk terus berakselerasi dengan kemajuan zaman dan berbenah dalam memanfaatkan teknologi informasi," tambah Sabar Tarida.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan membahas terkait penyerapan anggaran, dalam hal ini, Ibnu Rizal menyampaikan agar pengusunan anggaran dilaksanakan sesuai dengan manajemen risiko. "Kegiatan yang dianggap paling penting dan menjadi perhatian agar dijadikan prioritas," sebut Ibnu Rizal.
Kanim Selat Panjang menyampaikan kendala yang dihadapi pada satuan kerjanya dan berdiskusi dalam mencari solusi yang terbaik.
"Siapkan dokumen-dokumen yang mendukung dalam mengalokasikan dana yang dibutuhkan harus disiapkan dengan akuntabel dan komprehensif, kita butuh banyak bank data," tambah Ibnu Rizal.
Menjelang akhir semester pertama, Ibnu Rizal mendorong Kanim Selat Panjang agar dapat membuat LKJIP yang akuntabel dan berisi capaian dan hambatan dalam pelaksanaan kinerja.
Tim dari Kanwil juga membahas terkait Manajemen Risiko dan Unit Kepatuhan Internal (UKI). "Manajemen Risiko yang tertuang dalam dokumen yang baik menjadi perhatian dalam hal meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan,” tambah Ibnu Rizal.
Dalam hal pengusulan renovasi bangunan, Kanwil Kemenkumham Riau menyarankan agar dibuatkan surat rekomendasi kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk dibuatkan Rencana Anggaran Kebutuhan Bangunan sesuai Kondisi Ideal Bangunan (KIB) sebagai dasar usulan untuk tahun 2024.
"Merupakan sebuah kehormatan bagi kami mendapatkan kunjungan dari Kanwil yang bersedia menyampaikan evaluasi dan mendengarkan kendala yang kami hadapi sehingga ke depannya dapat berkinerja semakin prima lagi," sebut Azhar selaku kepala Kanim Selat Panjang
