Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu memimpin rapat Persiapan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 guna memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, Kamis (21/12). Dilaksanakan secara hybrid, rapat ini berpusat pada ruang rapat Kakanwil dan diikuti secara langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat eselon III dan IV pada Kanwil Kemenkumham Riau. Sementara Kepala Satuan Kerja se-Wilayah Riau beserta para PPK yang bersangkutan turut mengikuti giat tersebut secara daring melalui zoom meeting.
Mengawali arahan, Kakanwil mengingatkan jajaran untuk melakukan perbaikan perencanaan. “Reviu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara periodik, kendalikan, optimalkan revisi dan pelaksaan anggaran dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Segera alokasikan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan, serta persiapkan dokumen terkait anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA,” tutur Jahari.
Beliau juga berpesan agar seluruh jajaran dapat meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan baik itu pelaksaan kegiatan sesuai dengan halaman III DIPA serta update halaman III DIPA setiap triwulan serta memastikan deviasi halaman III DIPA tidak melebihi 5%. Dalam rangka mengakselesai pelaksanaan program dan kegiatan, Kakanwil juga berpesan untuk segera mengajukan uang persediaan di bulan Januari untuk biaya kegiatan operasional kantor serta mengoptimalkan penyerapan anggaran serta penggunaan kartu kredit pemerintah.
“Lakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa TA 2022 yang diberi dispensasi penyelesaian pada TA 2023 dan dibayarkan dendanya, tetapkan Pejabat dan Kelompok Kerja Pengadaan, laksanakan kontrak pra DIPA sebelum 1 Januari 2023 dan pastikan pengadaan barang dan jasa yang nilainya 200 juta agar diselesaikan pada triwulan 1 TA 2023,” pesan Kakanwil.
Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja melalui upaya efisiensi dan efektivitas Kakanwil memberi pesan agar membatasi belanja operasional yang urgensinya rendah serta melakukan penyusunan kegiatan prioritas. “Optimalkan pemanfaatan teknologi informasi serta tingkatkan kepatuhan regulasi terkait pelaksaan anggaran,” tambahnya.
Sebagai penutup Kakanwil mengingatkan jajaran untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal agar segala kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan dapat dicari solusinya. Beliau juga menetapkan target penyerapan anggaran per triwulan. “Untuk triwulan I 18,30%, triwulan II 45%, triwulan III 75% serta triwulan IV seluruh penyerapan terserap secara sempurna,” pungkas Kakanwil.
