Pekanbaru - Dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang berintegritas, profesional, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Survei ini ditujukan untuk mengukur tingkat integritas serta upaya pencegahan korupsi di berbagai instansi pemerintah, termasuk di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun 2024.
Pada hari Rabu, 25 September 2024, Inspektorat Jenderal Kemenkumham mengadakan Sosialisasi dan Glorifikasi SPI KPK secara daring, yang diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir, didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung, serta jajaran pejabat struktural lainnya. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor Wilayah Kemenkumham Riau.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Ika Yusanti, dalam sambutannya menyampaikan bahwa SPI merupakan instrumen penting dalam memetakan risiko korupsi serta mengevaluasi kemajuan upaya pencegahan yang telah dilaksanakan di setiap instansi. "Pelaksanaan SPI ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap korupsi dan menjadi dasar untuk memperbaiki program pencegahan korupsi di masa depan," ujar Ika.
Lebih lanjut, Ika menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memastikan seluruh jajaran Kemenkumham, baik di Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis, mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pelaksanaan survei ini. Ditekankan juga pentingnya partisipasi dari seluruh responden yang telah menerima undangan survei melalui WA Blast atau email dari KPK.
Dalam sosialisasi ini, Ika Yusanti juga menyoroti keterkaitan SPI dengan Indeks Reformasi Birokrasi yang sedang diupayakan Kemenkumham, serta memberikan penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan survei, faktor yang memengaruhi penilaian, dan strategi yang harus ditempuh untuk mensukseskan SPI KPK 2024.
Kakanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap Situngkir, menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan SPI ini. "Kami akan memastikan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan Kemenkumham Riau menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas dan memberikan pelayanan publik yang prima," tegas Budi.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan kerja, guna menciptakan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
