Pekanbaru – Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Provinsi Riau me-launching Pusat Pelayanan Publik sebagai dukungan terhadap Program Nawacita dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kamis (22/6). Dalam hal ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau turut berpartisipasi dengan membuka booth pelayanan Administrasi Hukum Umum yang meliputi kenotariatan, badan hukum, fidusia, kewarganegaraan dan pewarganegaraan dan sebagainya.
Acara yang diresmikan langsung oleh Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar, tersebut turut dihadiri Kakanwil Kemenkumham Riau yang diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Johan Manurung. Hadir pula Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa, perwakilan Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Riau, pimpinan Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri PMDN serta pelaku UMKM.
“Melalui peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pelayanan publik guna menjamin tersedianya pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman dengan pelayanan dalam satu Gedung secara terpadu, diharapkan dapat mewujudkan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus dokumen yang berkaitan dengan kemudahan berusaha,” sebut Syamsuar saat memberikan kata sambutan.
Selaku perwakilan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Diah Natalisa mengapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau, “Ini menjadi bukti adanya pembenahan layanan masyarakat dan diharapkan dapat menjembatani semua layanan dalam satu tempat,” tuturnya.
Sebagai tanda diresmikannya Pusat Pelayanan Publik, Gubernur Riau melaksanakan sesi gunting pita dengan didampingi oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB dan Forkopimda. Selain itu, dilaksanakan pula launching aplikasi Bedelau sebagai aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai pusat layanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan ini, Kadiv Administrasi juga mendampingi Gubernur dan hadirin lainnya untuk singgah pada layanan Kemenkumham dan menerangkan layanan Administrasi Hukum Umum yang dapat diperoleh pada booth yang telah disediakan.
