Pekanbaru – Seusai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Target Kinerja Tahun 2023 pada 23 - 25 November lalu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau langsung menindaklanjuti hasil kegiatan ini dengan menggelar Rapat Koordinasi Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kamis (1/12) bertempat di ruang serbaguna Ismail Saleh.
Diikuti oleh seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Pejabat Tata Usaha di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Mhd. Jahari Sitepu dalam arahannya menyampaikan atensi Menteri Hukum dan HAM yaitu tidak terjadinya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berulang, menjalin koordinasi yang intensif dengan jajaran di bawah, mensukseskan pencapaian 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkumham, dan secara cermat, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Bapak Menteri juga mengingatkan agar prioritas nasional harus diselesaikan secara tuntas tanpa adanya pengurangan output yang berdampak pada menurunnya kinerja organisasi yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik,” ujar Jahari Sitepu.
Memasuki tahun politik, Jahari Sitepu juga mengingatkan jajarannya untuk menyikapi dengan bijak dan pintar serta tidak terlibat politik praktis. “Sebagai seorang Aparatur Sipil Negara tidak diperbolehkan ikut intervensi dalam geliat semarak Pemilihan Umum dan harus bersikap netral yang tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Apabila ketahuan terlibat, maka bersiaplah dikenakan tindakan tegas yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan,” ujar Jahari Sitepu.
Dipenghujung Tahun 2022 ini, Jahari Sitepu mengingatkan jajaran yang tingkat penyerapannya belum optimal untuk segera melakukan pemetaan kegiatan yang dapat dilaksanakan serta melakukan revisi terhadap anggaran agar persentase serapan anggaran meningkat dan maksimal. “Khusus untuk satuan kerja yang memiliki belanja modal agar melakukan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan proses pembangunan agar progres pembangunan selesai tepat waktu dan berkualitas yang sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Selalu lakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Jahari Sitepu.
Kepala Divisi Administrasi Achmad Brahmantyo Machmud, Kepala Divisi Pemasyarakatan Mulyadi dan Kepala Divisi Keimigrasian Teodorus Simarmata ikut memberikan arahan teknis dan langkah – langkah yang harus dilakukan sebelum tutup tahun 2022.
“Mari bahu membahu bekerja sama dengan baik dan profesional demi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang semakin bedelau dan Selamat bertugas,” tutup Jahari Sitepu.
#KemenkumhamRI #KanwilKemenkumhamRiau #KanwilKumhamRiau #KepalaKanwilKumhamRiau #RiauBedelau #JahariSitepu
