Pekanbaru – Sebagai satuan kerja yang telah berhasil mendapatkan predikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau semakin berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Tahun 2021 ini. Predikat WBK merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kepada satuan kerja yang telah menjalankan reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government.
Untuk meningkatkan prestasi, yaitu target meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan WBK Tahun 2020 dan strategi menuju WBBM Tahun 2021 pada Rabu (3/3) bertempat di Ruang Rapat Kakanwil yang diikuti oleh seluruh Tim Pokja ZI menuju WBBM. Rapat diawali dengan penyampaian peta jalan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sehingga berhasil meraih predikat WBK pada Tahun 2020 oleh Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono, sekaligus selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Riau, Ibnu Chuldun, yang diawali dengan ucapan terimakasih dan apresiasi seluruh Tim Pokja dan jajaran Kanwil Kemenkumham Riau yang telah bekerja keras dan berkomitmen untuk selalu berintegritas dalam menjalankan tugas sehingga berhasil meraih predikat WBK pada Tahun 2020. Kakanwil mengajak agar seluruh Tim Pokja tidak cepat berpuas diri dan semakin berkomitmen memberikan pelayanan publik yang semakin prima, meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi pada tahun 2021 ini. “Misalnya petugas duta layanan yang biasanya hanya berdiri di ruang lobby, ditingkatkan dengan cara menjempu langsung tamu kunjungan dan diarahkan ke ruang pelayanan,” ujar Kakanwil.
Mengenai data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) untuk pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, Kakanwil kemudian mengingatkan agar seluruh Tim Pokja agar mempersiapkan dan memperbaharui LKE yang dibutuhkan agar ketika diminta oleh Tim Penilai Internal (TPI) dapat langsung diberikan. Kakanwil kemudian mengajak seluruh Tim Pokja agar seluruh aplikasi dan inovasi yang telah dibangun untuk diperbaharui, disempurnakan, dan selalu dimaintenance sehingga aplikasi tersebut implementatif dan dapat digunakan secara luas oleh seluruh masyarakat Riau dan stakeholder terkait. “Saat ini tugas Tim Pokja adalah memikirkan inovasi dan gagasan untuk semakin memudahkan dan memanjakan pengguna layanan,” pungkas Kakanwil.
(HUMAS KANWIL KEMENKUMHAM RIAU)
