Pekanbaru – Pimpinan Tinggi Pratama dan Tim Pembangunan Zona Integritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau pada Selasa, (20/10) bertempat di Ruang Rapat Kakanwil mendengarkan arahan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Bambang Rantam Sariwanto, secara virtual mengenai persiapan Desk Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Dari 520 satuan kerja yang diusulkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Kemenkumham RI, 467 diantaranya diundang untuk mengikuti Desk Evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Dari 30 satuan kerja dilingkungan Kanwil Kemenkumham Riau, 24 satker diantaranya berkesempatan mengikuti desk evaluasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober sampai 5 November 2020.
Sekjen dalam arahannya menyampaikan bahwa konsistensi merupakan sebuah keharusan dalam pembangunan Zona Integritas untuk meraih predikat WBK / WBBM. Kepala satuan kerja harus mampu mengendalikan dan melakukan pengawasan sehingga soliditas tim terjaga untuk mendapatkan hasil yang optimal. “Pembangunan ZI jangan hanya sebatas dokumen, tetapi harus diterapkan ketika dalam kegiatan sehari-hari. Konsistensi harus selalu dijaga untuk menghasilkan performance Reformasi Birokrasi sehingga hasilnya akan dirasakan oleh masyarakat,” sebut Sekjen.
Setelah mendengarkan arahan dari Sekjen, Kakanwil Kemenkumham Riau langsung memimpin rapat persiapan Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas dimana Kanwil Kumham Riau dijadwalkan akan dievaluasi oleh TPN pada tanggal 2 November 2020. Pada rapat ini, Kakanwil mengingatkan seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas untuk tetap kompak sehingga pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat semakin berkualitas dan berhasil memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PAN RB.
