Jakarta - Peran Kepala Desa/Lurah sebagai pemimpin di masyarakat yang memiliki pengalaman dalam mendamaikan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum warganya, serta mendorong pertumbuhan investasi, parawisata dan lapangan kerja merupakan faktor yang mendorong penyelenggaraan Paralegal Justice Award.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama dengan Mahkamah Agung, serta didukung oleh Kementerian Desa dan PDTT dan Kementerian Dalam Negeri, telah menyaring 300 orang Kepala Desa/Lurah dari 765 pendaftar dari 30 provinsi dan 123 kabupaten/kota.
Selanjutnya, 300 Kepala Desa/Lurah terpilih tersebut mengikuti Paralegal Academy yang diselenggarakan mulai 29 sampai 31 Mei 2023 dalam rangka penguatan kompetensi agar menjadi Paralegal yang SIAP (Solutif, Inklusif, Akomodatif, dan Partisipatif) dalam menyelesaikan konflik permasalahan hukum di masyarakat.
Malam Anugerah Paralegal Award menjadi malam yang ditunggu-tunggu oleh 300 Kepala Desa/Lurah yang mengikuti Paralegal Academy. Sebanyak 7 orang Kepala Desa/Lurah di Riau telah terpilih mengikuti Paralegal Academy yang diharapkan nanti menjadi sosok Kepala Desa yang menjadi faktor utama terciptanya kehidupan warga desa yang harmoni, damai, dan rukun.
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Mhd. Jahari Sitepu, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Riau, Edison Manik, beserta jajaran Riau menghadiri langsung Malam Anugerah Paralegal Justice Award 2023 yang diadakan di Ballroom Discovery Hotel Ancol, Jakarta Utara, Kamis malam (1/6).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, yang turut dihadiri Ketua Mahkamah Agung RI, Mhd. Syarifuddin, dan Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah. Hadir pula perwakilan Jaksa Agung, perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, perwakilan Menteri Dalam Negeri, perwakilan Polri dan perwakilan Kementerian Desa dan PDT.
Dalam sambutannya, Yasonna menyebut Peran Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker merupakan bagian dari peran sentral dan strategis Kepala Desa/Lurah untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta ketertiban di lingkungan masyarakatnya.
"Dengan demikian, Kemenkumham memandang perlu Kepala Desa/Lurah yang rata-rata sebagai ketua adat bahkan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang aktif dan berhasil dalam setiap penyelesaian sengketa antar warga atau dianggap sebagai “Hakim Perdamaian” di
desa dipandang perlu diberikan suatu apresiasi oleh Menteri Hukum dan HAM RI pada malam Anugerah Paralegal Justice Award 1 Juni 2023 ini yang mana
bersamaan dengan Hari Lahir Pancasila," ucap Yasonna.
Dalam anugerah ini, terpilih Kepala Desa/Lurah dari Provinsi Jatim meraih Juara Terbaik I, disusul Kepala Desa/Lurah dari Provinsi Bali sebagai Terbaik II dan Kepala Desa/Lurah dari Provinsi Kaltim menjadi Terbaik III.
Usai malam anugerah, Kepala Kanwil Kemenkumham Riau tetap mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa/Lurah utusan Provinsi Riau. "Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak/Ibu semua yang hadir disini malam ini. Kami harapkan setelah mengikuti Paralegal Academy, bapak/ibu dapat menjadi panutan bagi warganya agar taat hukum dan dapat menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum dengan bijaksana. Semoga setiap permasalahan dapat didamaikan saja tanpa harus lanjut ke proses hukum," pungkas Jahari sembari menyalami para Kepala Desa/Lurah.
#KemenkumhamRI #KemenkumhamRiau #RiauBedelau #KanwilKemenkumhamRiau #JahariSitepu