Pekanbaru – Riau patut berbangga dengan kehadiran Aplikasi Pusaka Riau yang dipersembahkan Kanwil Kemenkumham Riau kepada seluruh masyarakat. Aplikasi ini merupakan sebuah sistem pelayanan pembentukan hukum yang terintegrasi di Provinsi Riau. Dengan aplikasi ini, masyarakat Riau dapat berpartisipasi dalam pembentukan produk hukum mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penyebarluasan, dan melakukan analisa serta evaluasi. Agar publik dapat mengenal aplikasi ini, Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Ibnu Chuldun, mengajak media dan Diskominfo Riau mempublikasikannya secara luas kepada masyarakat, Kamis (3/9).
Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Riau terlebih dahulu menjelaskan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM) yang sedang dilaksanakan di Kanwil Kemenkumham Riau. Berbagai perubahan dilakukan Kanwil Kumham Riau demi mewujudkan ZI WBK/WBBM yaitu dengan menyediakan Law And Human Rights Center (Lahter) Kanwil Kemenkumham Riau, suatu pusat layanan terpadu yang menyediakan layanan Administrasi, Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan layanan Hukum dan HAM meliputi pembentukan hukum daerah, administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pelayanan komunikasi masyarakat, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan konsultasi hukum. “Demi transparansi dan keterbukaan manajemen, kesemua layanan tersebut akan dilayani ditempat yang disediakan di lobby Kanwil ini. Kami tidak memperbolehkan lagi adanya pelayanan di dalam ruangan kantor,” ucap Ibnu Chuldun tegas. Kanwil Kumham Riau saat ini juga dilengkapi dengan ruangan bermain anak, ruang laktasi bagi ibu menyusui, fasilitas disabilitas, sudut WBK, dan Duta Layanan yang akan menyambut masyarakat dengan slogan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun).
Selanjutnya, Kakanwil yang didampingi para Kepala Divisi mengajak rekan-rekan media menuju Pokja 1 dan Pokja 2, yang menjadi tempat dibahasnya pembentukan peraturan daerah oleh Kanwil Kumham Riau, Biro Hukum Pemprov dan Sekretariat DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ditempat ini, kehadiran media sudah ditunggu oleh Kepala Bidang Hukum, Edison Manik, dan Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Hukum Daerah, Mirsahwal. Keduanya lantas secara bergantian menerangkan Aplikasi Pusaka Riau, aplikasi yang menjadi inovasi unggulan pelayanan di Kanwil Kumham Riau. Aplikasi ini menjadi aplikasi pertama dan satu-satunya di Indonesia dalam pembentukan hukum daerah yang melibatkan Kanwil Kumham Riau, pemerintahan daerah, DPRD, dan juga masyarakat mulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, penyebarluasan melalui JDIH, analisa dan evaluasi produk hukum serta mengutamakan keterlibatan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat memantau pembentukan produk hukum daerah dan dapat memberikan masukan melalui aplikasi demi pembentukan hukum daerah yg lebih baik. “Pokja 1 nantinya khusus membahas rancangan perda yang meliputi bidang pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, tenaga kerja, pangan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, perhubungan, koperasi, usaha kecil, dan menengah, kepemudaan dan olahraga, persandian, perpustakaan, kelautan dan perikanan, pertanian, energi dan sumber daya mineral, dan perindustrian. Sedangkan Pokja 2 menjadi ruang pembahasan bidang kesehatan, perumahan rakyat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, penanaman modal, statistik, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, kehutanan, serta perdagangan, dan transmigrasi,” tutup Edison Manik.
Aplikasi pusaka Riau dapat diakses melalui laman https://riau.hukumdaerah.id/
Kumham Riau Corpu
SDM Unggul, Kemenkumham Maju
(HUMAS KANWIL KUMHAM RIAU)