Jakarta – Dalam rangka menindaklanjuti Perpres No. 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi HAM Nasional 2021 – 2025, Permenkumham No. 22 Tahun 2021 Tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM, Permenkumham No. 32 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan HAM serta Permenkumham No. 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM. Kantor Wilayah Kemenkumham Riau melaksanakan konsultasi mengenai Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Tahun 2023 di Direktorat Jenderal HAM pada hari Senin. (20/3)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepala Bidang HAM, Mex Mahdy dan Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Jenni Manalu yang mengunjungi Direktorat Jenderal HAM untuk membahas hal-hal yang menjadi data dukung dalam pengumpulan data Kriteria Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM) Tahun 2023, Aksi HAM, P2HAM dan Pelayanan Komunikasi Masyarakat.
Melalui koordinasi dengan Dirjen HAM, Kemenkumham Riau menyampaikan kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data selama ini seperti sulitnya pengumpulan data karena koordinasi yang kurang antara OPD dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sementara itu Dirjen HAM memberikan informasi mengenai Penginputan Data Dukung Aksi HAM yang sedikit berbeda dengan KKPHAM dari segi teknis dan untuk Yankomas kendala yang sering dihadapi adalah setiap pengaduan yang didapat sering tidak melengkapi data dukung, untuk itu Kanwil hari hadir menjadi pelengkap data dukung agar setiap aduan dapat ditindaklanjuti.
“Harapannya setelah kembali dari sini, kita dapat membantu Pemerintah Daerah untuk meraih Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Pelayanan Berbasis HAM serta Yankomas dapat kita maksimalkan di Riau sehingga Pemajuan HAM di Provinsi Riau dapat kita capai bersama” Ujar Mex.
#KemenkumhamRI #KanwilKemenkumhamRiau #KanwilKumhamRiau #KepalaKanwilKumhamRiau #RiauBedelau #JahariSitepu
