KADIVMIN KUMHAM RIAU PIMPIN RAPAT PERSIAPAN PENILAIAN INTERNAL WBK OLEH TPI ITJEN KEMENKUMHAM

11 

Pekanbaru – Setelah melengkapi Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (Daduk LKE) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan selesai diverifikasi 100 persen oleh Tim WBK Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI, Kanwil Kumham Riau kembali bersiap-siap dalam menghadapi penilaian internal yang akan dilaksanakan Tim WBK Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkumham Riau. Berdasarkan jadwal pengusulan satuan kerja menuju WBK/WBBM yang dikeluarkan Sekjen melalui surat Nomor SEK-OT.03.01-04 Tanggal 06 Februari 2020, Tim Itjen akan melakukan evaluasi dan penilaian Daduk LKE kantor wilayah sekira tanggal 15 Maret sampai 12 Mei 2020. Mempersiapkan segala sesuatu menyangkut kegiatan penilaian tersebut, Kepala Divisi Administrasi yang juga sebagai Ketua Pembangunan ZI WBK di lingkungan Kanwil Kumham Riau memimpin rapat persiapan yang dihadiri Tim Pokja WBK Kanwil Kumham Riau, (19/3).

Kadivmin Erfan, dalam paparannya menyampaikan beberapa faktor kegagalan satker dalam meraih WBK pada Tahun 2019 yang dihimpun dari berbagai sumber. Diantaranya kurangnya kepedulian pegawai dalam disiplin budaya kerja, minimnya perubahan dalam pelayanan, serta tidak adanya inovasi. “Kita sudah menyelesaikan upload data dukung yang sangat menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Untuk itu, kita harus tetap melanjutkan perjuangan ini. Mari kita persiapkan segala fasilitas layanan dan inovasi,” ajak Erfan. Beberapa komponen pelayanan yang akan dibangun adalah fasilitas untuk kaum disabilitas dan lansia, ruang laktasi, pembaharuan ruang layanan dan informasi, serta perwujudan inovasi yang sudah dicanangkan selama ini, tambah kadivmin.

Sementara itu, Sekretaris Tim WBK Kanwil Kumham Riau, Sabar Tarida Uli Gultom menyampaikan, bahwa evaluasi komponen pengungkit terdiri dari 3 kegiatan, yaitu paparan yel-yel WBK, paparan video profil, penilaian dokumen 6 area perubahan. Sedangakan komponen hasil meliputi penilaian terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Itjen/BPK/ORI, dan penilaian survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Pelayanan Publik (IPP) yang diperoleh dari survey QR Code Balitbang Kumham RI. “Dalam mendongkrak nilai komponen pengungkit, Tim WBK akan segera memenuhi fasilitas layanan publik sedangkan untuk komponen hasil, Kumham Riau telah mmenuhi syarat dimaksud,” terang Sabar. Kadivmin akan terus memantau persiapan WBK dan akan mengadakan rapat kelanjutan yang akan dijadwalkan segera.

Kumham Riau CORPU
SDM Unggul, Kemenkumham Maju !!!
(HUMAS KANWIL KUMHAM RIAU)

 

33


Cetak   E-mail