Pekanbaru – Menghadapi peralihan situasi pandemi menuju endemi saat ini, tantangan dalam memenuhi tugas mandatori menjadi sebuah tuntutan yang tidak boleh diabaikan. Sebagai solusi untuk menjawab tantangan ini, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau melakukan penguatan bertajuk Peran Pengawas Internal dalam Rangka Pemberantasan Pungli dalam Mewujudkan Zona Integritas WBK/WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kamis (14/10).
Kegiatan yang bertempat di Gedung Serbaguna Ismael Saleh Gedung Kantor Wilayah Riau ini dihadiri langsung oleh jajaran UPT (Unit Pelaksana Teknis) Keimigrasian se-wilayah Riau dan jajaran UPT Pemasyarakatan se-kota Pekanbaru, serta diikuti oleh UPT lainnya secara virtual.
Mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Riau, Rudi Hartono membuka langsung kegiatan ini didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian, Muhammad Tito Andrianto.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Administrasi menyatakan apresiasinya terhadap thema yang diusung. “Dalam proses reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas, tidak jarang kita menjadi lebih fokus dalam memenuhi datang dukung, padahal yang penting itu adalah action. Oleh sebab itu dengan kegiatan ini kita diharapkan bisa melek kembali terhadap tugas dan fungsi sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai narasumber pada sesi pertama kegiatan ini, Inspektur Pengawasan Daerah, Hermansyah, S.H., S.I.K., mengatakan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan hal yang baru, namun dalam penerapannya masih saja ada hambatan yang ditemui.
“Digitalisasi merupakan sebuah solusi yang semakin marak diterapkan saat ini. Dengan adanya e-money dan transaksi lainnya secara online diharapkan dapat mengurangi kasus pungli yang kerap terjadi di birokrasi. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan SOP yang jelas. Dengan begitu diharapkan terwujud pelayanan publik yang prima, dan mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang ada,” jelasnya.
Pada sesi kedua, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Pujo Harinto, mengawali kegiatan dengan mengungkapkan cita-cita seluruh jajaran untuk meraih predikat WBK dan WBBM. Saat ini ada duapuluh dua Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau yang akan berjuang untuk menghadapi tim TPN.
“Penguatan ini bukan ditujukan untuk satuan kerja yang akan mengikuti desk evaluasi saja, namun juga sebagai pembelajaran dan motivasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus berjuang berbenah guna memberikan pelayanan publik terbaik dan memuaskan bagi masyarakat, sehingga citra kita di mata publik semakin positif dan melangkah dengan lebih PASTI,”
Bapak Irjen Pol. Dr. F. Agung Makbul, Drs., S.H., M.H., selaku Sekretaris Satgas Saber Pungli Kemenkopolhukam RI, memberikan penguatan pada sesi kedua. Dalam pemaparannya, beliau menegaskan peran saber pungli dalam membenahi sistem birokrasi.
“Sejak lahir, masyarakat sudah dihadapkan dengan pungli. Baik itu dari akte kelahiran, pendidikan, kerja, perkawinan bahkan ketika meninggal ada saja oknum yang bisa menyalahgunakan tugasnya untuk melakukan pungli. Kondisi ini kalau dibiarkan akan membuat negara menjadi carut-marut. Untuk itu, kita perlu melakukan tindakan preventif dengan memberlakukan satgas Pungli. Saber pungli bertugas untuk melakukan pencegahan, namun bila terjadi pungli tetap diberlakukan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku,” terang Agung.
Kegiatan ini ditutup oleh penguatan oleh Analis Ahli Utama Pembimbing Kemasyarakatan, Drs. Nugroho, Bc.IP., M.Si., dan Analis Ahli Utama Keimigrasian, Yudi Kurniadi, S.H., M.H., keduanya memberikan informasi dan motivasi dalam menghadapi TPN.
“Apa yang bisa dipamerkan untuk WBK dan WBBM harus bisa dipaparkan secara jelas dan nyata. Perhatikan bahwa setiap kegiatan harus memiliki output dan impact yang berguna bagi instansi,” pungkas Nugroho.
