Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Lucky Agung Binarto, yang didampingi Kepala Divisi Administrasi, Erfan Syarbini, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Maulidi Hilal, mengikuti arahan Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Hamonangan Laoly, yang disampaikan melalui video teleconference, Senin (18/5). Agenda yang dibahas pada pertemuan secara virtual ini adalah evaluasi terhadap pengeluaran dan pembebasan narapidana & anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penyebaran covid-19.
Menkumham kembali menekankan kepada seluruh kantor wilayah se-Indonesia, khususnya jajaran Pemasyarakatan agar meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan yang mendapatkan asimilasi dan integrasi di rumah secara terus-menerus. Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran agar segera dimasukkan kembali ke dalam lapas/rutan. "Saya berharap kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah bekerja sama dengan Polda maupun Polres. Jika ada warga binaan kita yang kembali melakukan kejahatan, langsung masukkan ke dalam straff cell dan menjalani sisa hukuman tanpa remisi. Jangan sampai negara dibuat mainan. Karena sudah berikan keringanan, tapi dikecewakan," ujar Yasonna. Menkumham juga mengatakan bahwa saat ini Kementerian Hukum dan HAM sedang melakukan kajian untuk membuat peraturan baru yang dikhususkan kepada residivis yang kembali melakukan kejahatan setelah diberikan asimilasi.
Terkait penanganan Pandemi Covid-19 di lapas dan rutan, Menkumham mengingatkan kepada Kalapas dan Karutan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan rapid test kepada tahanan/warga binaan yang dicurigai terjangkit Covid-19. Apabila terpaksa menerima tahanan baru, meskipun hasil rapid test yang dilakukan negatif, tetap harus dimasukkan ke dalam sel isolasi untuk dikarantina terlebih dahulu selama 14 hari.
Kumham Riau CORPU
SDM Unggul, Kemenkumham Maju !!!
(HUMAS KANWIL KUMHAM RIAU)
#KumhamPasti
#KemenkumhamRI
#KanwilKumhamRiau
#WBK #WBBM
