Home

Profil

Satuan Kerja

Produk Hukum

Layanan Publik

Pusat Informasi

Survey IKM

Pencarian Data

67621104 1312033215629509 4637456376254169088 o

Pekanbaru – Akhir-akhir ini over kapasitas menjadi sorotan hangat dikalangan public. Faktanya hampir seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia mengalami hal tersebut. Disisi lain kasus terbanyak merupakan napi dengan kasus narkoba, sebagian lagi kejahatan teroris maupun tindak pidana umum lainnya.Kementerian Koorinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia dengan mengangkat tema “Koordinasi analisis kebijakan penanggulangan Overcapacity Lemabaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara) menggelar Forum Koordinasi dan Konsultasi antara aparat penegak hukum yakni Pengadilan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Arya Duta Pekanbaru Kamis (8/8/19). Turut hadir Kepala Divisi Pemasyarakatan, Surung Pasaribu Kementerian Hukum dan HAM Riau serta Jajaran Kepala Lapas dan Rutan se wilayah Riau.

68476432 1311984825634348 2001393827234971648 o

Analis Kebijakan Madya Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes.Pol Gagas Nugraha menjadi narasumber pembuka dengan merincikan kewenangan polisi terkait Tindak Pidana Narkoba, data kasus & tersangka, Kebijakan tentang Rehabilitasi serta strategis kedepan dalam penerapan pasal rehab yang menjadi penyebab overcapacity di Lapas/Rutan.
“Prevalensi Penyalahguna narkoba di Indonesia tahun 2014 saja 4 juta jiwa yang mana sebanyak 943 Ribu penyalah guna bermasalah/pecandu, sekitar 1.6 juta penyalah guna coba pakai dan 1.4 juta penyalah guna teratur pakai. Sasarannya bukan hanya orang tua, namun sudah merambah hingga anak SD.” Ujar Gagas.

Direktur Teroris Jampidum Kejaksaan RI, Sugeng Pudjianto turut menjelaskan aturan hukum terkait pelaksanaan rehabilitasi.
“Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari hukuman/pidananya” Ujar Sugeng.
Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum Melakukan analisis peran tsk dan/atau Anak sbg Pencandu, penyalahguna narkotika atau pengedar narkotika dengan memperhatikan BAP Hasil Laboratorium dan jumlah barang bukti yang didapati pada saat tsk dan/atau Anak ditangkap atau tertangkap tangan.

Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Asep Koswara menjelaskan bahwa over kapasitas disebabkan oleh maraknya kejahatan di masyarakat seiiring dengan bertambahnya populasi masyarakat.

68248657 1311986552300842 1472100861042753536 o

Direktur Jenderal Keamanan & Ketertiban Dirjen Pemasyarakatan, Lilik Sujandi. Sejauh ini Lapas/Rutan 
“Sejauh ini kami sudah menargetkan akan diadakannya revitalisasi terhadap WBP dengan cara memisahkan WBK yang tergolong High Risk, Medium Risk dan Low Risk.”ujar Lilik.

67761886 1311985108967653 7893910389786673152 o

kegiatan ini diakhiri dengan diskusi antara peserta dan narasumber. namun pada dasarnya Permasalahan overkapasitas ini menjadi permasalahan kita bersama. Maka perlu adanya peningkatan terhadap koordinasi dan sinergi yang baik antar semua stakeholder terkait. Dan tentunya saran yang baik melakukan revitalisasi terhadap pemisahan para WBP.

(Humas Kemenkumham Riau)