Sosialisasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - Pekanbaru, 17 Juni 2013

IMG 3689

 

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau mengadakan Sosialisasi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bertempat di Hotel Ibis Pekanbaru pada hari Senin, 17 Juni 2013. Hadir pada acara tersebut Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pocut Eliza, S.Sos, SH, M.Si dan Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan Indira Sari. Hadir pula pada acara tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau Drs. Mirza Iskandar, Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub Bidang Pengembangan Hukum serta para staf Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Peserta pada acara tersebut berjumlah 30 orang berasal dari dari berbagai instansi pemerintah yaitu dari BKN, Pemerintah Provinsi Riau, dan dari Pemerintah Kabupaten yang ada di Riau.

Dalam sambutannya pada pembukaan acara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau mengatakan antara lain bahwa tugas pokok perancang peraturan perundang-undangan adalah menyiapkan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan. Kakanwil juga menjelaskan bahwa peran perancang peraturan perundang-undangan sangat penting antara lain yaitu menjamin bahwa peraturan yang dirancang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya atau melanggar kepentingan umum. Selanjutnya Kakanwil mengatakan bahwa jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah oleh karena jabatan ini dibolehkan dijabat secara rangkap dengan jabatan struktural dengan ketentuan jabatan tersebut masih berkaitan erat dengan bidang peraturan perundang-undangan di lingkungan instansi tersebut. Hal ini merupakan pengecualian dimana menurut ketentuan PNS dilarang menduduki jabatan rangkap (PP No. 74 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP No.29 Tahun 1997 tentang PNS). Kakanwil juga mengatakan bahwa untuk diangkat dalam jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan perancang peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Mengakhiri sambutannya Kakanwil mengharapkan agar kegiatan ini dapat bermanfaat bagi peserta untuk dapat mengenal dan memahami tentang jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.